CINTA

Satu hal yang Aku tidak Suka dengan Cinta, adalah Semakin Aku Menyangkalnya Semakin Dia Membuatku Jatuh Cinta

HARAPAN

Jika Kamu Memfokuskan Dirimu Pada Apa yang Tertinggal di Masa Lalu, Maka Kamu Tak Akan Pernah Bisa Melihat Apa yang Ada Di Depanmu

MASALAH

Menghindari Masalah Yang Kamu Hadapi itu, Sama Seperti Kamu Menghindari Kehidupan yang Harus Dijalani

PENYESALAN

Jangan Menyalahkan Atas Keinginan Apapun yang Tak Terwujud. Daripada Menunggu, Lebih Baik Kamu Berusaha Mewujudkannya

FAHAMI

Kalian Mungkin Mengenaliku, Tapi Tidak Memahamiku Sepenuhnya

INFO ANYAR | UAS Mata Kuliah Hukum Bisnis dilaksanakan tanggal 10-06-2016 pukul 14.00 - 15.30 | RKAKL Online Klik Disini | Chek in Online Garuda Klik Disini | Cek Garuda Miles Klik Disini | Materi MK Hukum Bisnis, Lihat Pada Menu Materi Kuliah Hkm. Bisnis |

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

04 Januari 2015

Seputar Hak Angket

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 (2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan bahwa Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.

Ketentuan mengenai Hak Angket juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana DPR mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.


Pengajuan
Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.

Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Bila usul hak angket diterima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Bila usulan hak angket ditolak, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Lingkup Kerja
Panitia angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan penjabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya.

Masa Kerja
Panitia angket DPR melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama enam puluh hari sejak dibentuknya panitia angket. Rapat paripurna DPR kemudian mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.

Hasil
Bila dalam Sidang Paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat kemudian usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Referensi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Dari Wikipedia bahasa Indonesia

31 Mei 2014

Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam; Pilihan Bagi Orang Cerdas..?

Menjelang Pilpres tahun 2014 ini, marak sekali iklan politik dan berita di media massa maupun sosial media. Ada yang muatannya memuji-muji diri sendiri, mencitrakan sesuatu, menjanjikan sesuatu, mengkritik, menyindir, menuduh, membantah, menuding, menjelekkan, mengaburkan, mengalihkan, dan lain-lain.

Muhammad Qodari (Direktur Ekskutif Indo Barometer) berpendapat bahwa harus dibedakan antara negative campaign dan black campaign(kampanye hitam). Menurutnya, kampanye negatif tidak sembarangan, namun didasarkan pada fakta, sedangkan kampanye hitam tidak didasarkan pada fakta. Seorang kandidat dapat saja menuduh lawan politiknya melakukan korupsi, asalkan tuduhan tersebut berbasis fakta yang jelas. Contohnya kampanye negatif adalah kampanye untuk tidak memilih politisi busuk pada Pemilu 2004 lalu.(Hukum Online)

Kampanye Hitam (Black Campaign) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa, demikian yang diartikan dalam laman glosarium.org.

Menurut Nelson Simanjuntak (Komisioner Badan Pengawas Pemilu /Bawaslu), kampanye bisa disebut sebagai kampanye hitam jika materi kampanye tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara, kampanye negatif adalah kampanye yang materinya nyata adanya atau pernah terjadinya. Namun, kenyataan tersebut biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif menyangkut pasangan calon. Sehingga merusak citra pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi objek kampanye. (Republika.co.id 27 Mei 2014, 14:24 WIB)

Dengan kata lain kampanye negatif, adalah kampanye yang isinya memojokkan lawan, dengan data-data, dan berupaya memberikan penyadaran kepada awam akan bahaya partai yang jadi sedang berpotensi menang. Misalnya caleg yang memojokkan partai yang berpotensi menang pemilu. Menuding partai lawan partai pro wong cilik, tapi saat berkuasa dulu, presidennya jual BUMN, jual aset negara dengan harga murah, jadi antek asing. Tudingan itu dilengkapi data-data. Sebagiannya diplintir tentunya.

Sedangkan kampanye hitam, adalah kampanye negatif yang isinya menjelek-jelekkan lawan dengan hanya menyoroti keburukannya. Bahkan yang belum tentu buruk pun, diburukkan. Kampanye hitam juga tak ragu menyinggung SARA. Misalnya, menuduh capres pembohong, ingkar janji, non muslim, dan memperlakukannya sebagai penjahat. Padahal yang dituding, sedang berupaya memperbaiki negara dalam skala lebih tinggi. (Pos Kota News, 26 Maret 2014 03:08:42 WIB )

Achmad Suwefi dalam Kompasiana menyebutkan bahwa kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam, kampanye yang ditujukan kepada kandidat tertentu dengan pesan yang bersifat negatif berdasarkan data dan fakta yang ada serta relevan dengan kondisi kekinian. Bisa berupa background masa lalu sang kandidat , ketidakmampuannya dalam menangani berbagai masalah dan lain sebagainya( 18 April 2014 | 13:28)

Secara prinsip kampanye negatif merupakan keniscayaan dalam berpolitik, karena setiap kandidat akan melakukan dua hal utama, yaitu menonjolkan hal-hal yang baik terkait dirinya, dan sebaliknya menonjolkan hal negatif dari lawan politiknya. Kampanye negatif bermanfaat memberikan informasi yang memadai mengenai track record kandidat, menilai mereka dan selanjutnya memutuskan siapa yang akan dipilih atau tidak dipilih. Dalam hal ini Qodari menyayangkan karena dalam tidak adanya pembedaan antara kedua jenis kampanye tersebut, di mana dalam RUU ada upaya untuk menghalangi black campaign, namun justru juga dapat mematikan negative campaign.

Kampanye negatif dan kampanye hitam, sebenarnya dimata penulis keduanya sama dalam hal cara untuk meraih suara tetapi beda dalam esensinya. Kampanye Hitam cenderung mengarahkan hal negatif kepada calon atau kandidat yang tidak berdasarkan fakta alias tidak memiliki sumber data yang bisa dipertanggung jawabkan.

Kampanye negatif dan hitam yang dilakukan secara massive mampu memberikan perubahan cara pandang masyarakat akan partai dan kandidat yang akan dipilihnya, apalagi kalau diimbangi dengan mesin partai yang tidak maksimal melakukan counter terhadap kampanye tersebut (Kompasiana, 18 April 2014 | 13:28)

Lalu iapakah mereka yang melakukan kampanye hitam ? Menurut M. Fadhilah mereka yang melakukan kampanye hitam/negative adalah: 1) Mungkin mereka yang “terlalu cinta” dengan pasangan capres dan cawapresnya masing-masing. 2) Bisa juga mereka yang merasa menampakkan hal-hal baik dari capres-cawapres unggulannya masih kurang ampuh menarik simpati pemilih/publik oleh karena itu dicari juga keburukan calon lain. 3) Atau bisa juga mereka hanya latah, lihat teman share tautan-tautan, mereka bantu-bantu juga haha. 4) Bisa juga karena sudah diserang duluan jadi balas serangan, akhirnya jadi saling serang dan perang-perangan. 5) mereka yang bisa saja mulai panik/cemas karena tokoh yang mereka kagumi memiliki lawan yang mereka anggap lebih tangguh. Namun dari catatan sejarah ada hal yang menarik dalam kampanye politik di Indonesia, politisi yang “berhasil mencitrakan diri sebagai korban” seringkali justru malah dapat menuai banyak simpati dan suara.

Dibandingkan dengan ungkapan Amin Rais (entah karena keberpihakan kepada Prabowo atau bukan) yang mengasumsikan Pilpres 2014 seperti perang Badar yang mampu menyulut emosi dan sikap antipati terhadap Amin Rais sendiri dan kandidat presiden yang didukungngnya, ungkapan Anies Baswedan (terlepas dari keberpihakannya kepada Jokowi), memberikan suatu pandangan yang indah dan menenangkan masyarakat. “Apapun pilihan kita itu adalah karena kecintaan kita pada Indonesia dan komitmen kita untuk memanjukan bangsa tercinta ini. Dengan begitu pilihan ini tidak boleh menyebabkan permusuhan. Lawan beda dengan musuh. Lawan debat adalah teman berpikir, lawan badminton adalah teman berolah raga. Beda dengan musuh yang akan saling menghabisi, lawan itu akan saling menguatkan

27 Mei 2014

Menuju RI-1; Jadwal dan Tahapan Pilpres 2014

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, proses pemilihan presiden terbagi dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut jadwal lengkap pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Sesuai Peraturan KPU No.4 Th 2014 ttg Tahapan Pilpres :
18 - 20 Mei 2014 : Pendaftaran Pasangan Capres & Cawapres
19 - 23 Mei 2014 : Pemeriksaan Kesehatan
18 - 23 Mei 2014 : Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
22 - 24 Mei 2014 : Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi
24 - 26 Mei 2014 : Perbaikan kelengkapan persyaratan
25 - 27 Mei 2014 : Perbaikan kelengkapan persyaratan
25 - 27 Mei 2014 : Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan
26 - 29 Mei 2014 : Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan
28 - 30 Mei 2014 : Pemberitahuan hasil verifikasi perbaikan
31 Mei 2014 : Penetapan nama-nama pasangan capres & cawapres
01 Juni 2014 : Pengambilan Nomor urut pasangan capres & cawapres

Kampanye:
3 Juni : Deklarasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas.
4 Juni-5 Juli : Kampanye.
6-8 Juli : Masa tenang.
7 Juni – 16 September 2014

Pelaksanaan Pilpres
9 Juli Pemungutan Suara

Disarikan dari berbagai sumber

18 Mei 2014

Prabowo, Jangan Bikin Prof Soemitro Menangis


Gaya Prabowo yang Berapi-api
INILAHCOM, Jakarta - Suatu hari awal 1970-an, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo berkunjung ke Harvard University di 86 Brattle Street, Cambridge, Amerika Serikat. Ayatullah ekonomi Indonesia itu mengantar putranya yang diterima di universitas bintang lima kelas dunia. Putra Prof Soemitro yang diterima di Harvard itu, Prabowo Subianto.

Menurut Prof Soemitro (sekarang sudah almarhum), Prabowo sangat ngotot ingin bersekolah di Harvard College. Padahal, Ny Dora Sigar Sumitro, ibundanya menginginkan agar Prabowo tetap bersekolah di Universitas Indonesia Jakarta. Di universitas ini Prof Soemitro adalah guru besar yang sangat disegani dan sulit dicari tandingannya. Dia adalah arsitek ekonomi Indonesia.

Rupanya Prof Soemitro penasaran melihat Prabowo yang sangat ngotot ingin tetap kuliah di Harvard. Lantas ia pun bertanya, apa yang ingin diraih Prabowo dengan sekolah di Harvard? Di luar dugaan Prof Soemitro, ini jawaban Prabowo: "Saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia."

Mendengar jawaban Prabowo yang agak mengejutkan itu, Prof Soemitro dengan gaya khasnya penuh canda bilang: "Kalau ingin jadi Presiden Republik Indonesia, kamu salah memilih sekolah. Sekolahan calon presiden Indonesia adanya di Magelang, di Akademi Militer."

Menurut Prof Soemitro, mendapat jawaban seperti itu Prabowo mengurungkan niatnya masuk Universitas Harvard dan minta kembali ke Indonesia. Maka, Prabowo yang dilahirkan pada 17 Oktober 1951 ini pun masuk AKABRI. Prabowo lulus pada 1974.

Cerita Prof Soemitro tentang Prabowo ini menarik untuk direnungkan. Sejak muda Prabowo memang sudah memimpikan kursi presiden. Cara Prabowo mewujudkan mimpi ini pada awalnya cukup menarik dan strategis. Salah satunya adalah dengan memperistri Siti Hediati Hariyadi, putri keempat Presiden Soeharto. Presiden yang sangat berkuasa dan disegani kawan maupun lawan pada waktu itu.

Keputusan Prabowo memilih Titiek (panggilan akrab Siti Hediati Hariyadi) tergolong kontroversial dan berani juga. Sebab, di masa itu hubungan Presiden Soeharto dengan Menko Ekuin Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo sedang kurang harmonis. Prof Soemitro adalah tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang sangat prorakyat. Sedangan Pak Harto adalah embahnya Golkar yang sedang gencar mengibarkan ideologi kekaryaan. Sehingga penikahan Prabowo-Titiek ini sempat menimbulkan isu kawin politik pada waktu itu.

Tetapi, keputusan Prabowo yang kontroversial ini kemudian membawa hikmah antara lain hubungan Prof Soemitro dengan Pak Harto menjadi lebih harmonis dan karier militer Prabowo sangat moncer. Diakui atau tidak, cemerlangnya karier militer Prabowo bukan semata-mata karena dia cerdas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai menantu Jenderal Besar Soeharto.

Kini Prabowo tengah kembali berjuang mewujudkan mimpinya. Dia sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, partai yang didirikannya. Berbagai cara dan ikhtiar sedang dilakukan Prabowo bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, salah satu konglomerat Indonesia.

Tentu, Prof Soemitro akan bangga dan tersenyum di alam baka sana ketika menyaksikan putranya menempuh cara-cara terpuji dalam mewujudkan mimpinya menjadi Presiden RI. Cara-cara terpuji versi Prof Soemitro tentu kita tak tahu persis. Namun ada sifat-sifat Prof Soemitro yang bisa dijadikan referensi untuk merumuskan kata cara terpuji itu.

Sifat-sifat menonjol dari Prof Soemitro antara lain: Kukuh memegang prinsip kebenaran. Lurus dalam menjalankan amanat rakyat. Pembelaannya terhadap rakyat, bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran Prof Soemitro mengenai koperasi dan pedagang lemah. Tegas dalam bersikap. Lugas dalam bertindak, tidak suka basa-basi. Sangat menyintai kawan dan menghormati lawan. Yang paling menarik, Prof Soemitro tidak arogan dan sangat bersahaja.

Khusus untuk dua sifat terakhir ini perlu dijelaskan sedikit. Sebagai Begawan Ekonomi Indonesia yang pemikirannya selalu dinanti banyak kalangan, tidak membuat Prof Soemitro menjadi jumawa dan merasa paling hebat. Pak Mitro mudah diwawancarai di mana pun sepanjang dia punya waktu. Prof Soemitro adalah narasumber yang sabar melayani pertanyaan bodoh sekali pun.

Kesederhanaan Prof Soemitro bisa dilihat dari pilihan-pilihan kendaraan operasional yang dia pakai sehari-hari. Sebagai besan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dan sebagai ayah konglomerat Hashim Djojohadikusumo, tak sulit bagi Prof Soemitro untuk mendapatkan mobil ternyaman dan termahal pada waktu itu.

Tetapi itu tidak menjadi pilihannya. Bahkan Volvo yang disediakan negara pun tidak dia pakai. Pilihan Prof Soemitro adalah mobil Toyota Starlet kotak sabun 1.300 cc buatan tahun 1984. "Saya merasa nyaman menggunakan mobil ini, bensinnya irit dan lincah," ujar Prof Soemitro kepada penulis ketika ditanya mengapa Pak Mitro tak pakai Volvo saja?

Siapapun tentu tak bisa mencegah Prabowo melakukan apapun untuk mewujudkan mimpinya menjadi Presiden RI. Tetapi jika Prabowo dan timnya melakukan praktik-praktik politik tak terpuji seperti menghambur-hamburkan uang untuk membeli simpati dan suara rakyat, menyebar isu dan intrik, apalagi memfitnah lawan politik, tentu Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo akan menangis di alam baka sana.

Prabowo, bikinkan Pak Mitro tersenyum, jangan bikin orang terhormat ini menangis……!?


Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2075794/prabowo-jangan-bikin-prof-soemitro-menangis#.U4mG9dGN490 

12 April 2014

Membaca Peta Politik Pasca Pemilu Legislatif 2014

Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survey. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survey adalah yang paling benar. Populi Center, misalnya, mengklaim hasil penghitungan cepat atau quick count miliknya terhadap Pemilihan Legislatif Rabu kemarin (9/4), terbilang akurat dibandingkan lembaga survei lainnya. Alasan mereka, metode yang digunakan adalah random sampling secara proporsional yang mencakup 33 provinsi, 77 daerah pemilihan, dan dibantu sebanyak 2 ribu orang relawan. Lingkaran /survei Indonesia (LSI) yang digadang oleh Denny JA., juga mengatakan bahwa validitas data survey yang dilakukan yang kemudian menjadi hasil quick count LSI merupakan pijakan paling dipakai untuk mendapatkan hasil perolehan suara paling tepat. Tentunya, masih banyak lembaga survey lainnya yang merasa bahwa lembaga survey yang mereka miliki adalah paling akurat hasil hitung cepatnya.

Terlepas dari itu semua, dari banyak lembaga survey baik yang terakreditasi maupun yang tidak, menempatkan Hasil hitung cepat pun menunjukan bahwa 5 besar partai politik hasil Pemilu 2014 berturut-turut PDIP 19,43%, Golkar 15,02%, Gerindra 11,83%, Demokrat 9,79%, PKB 9,43%, PAN 7,59%, PPP 7,10%, PKS 6,45%, Nasdem 6,30%, Hanura 5,18%, PBB 1,34% dan PKPI 0,97%.

Hasil hitung cepat yang disiarkan oleh Antaranews yang merupakan hasil dari kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) hingga pukul 18.50 WIB menunjukkan hasil bahwa PDI Perjuangan meraih 18,56 persen, Partai Golkar 14,71 persen, Gerindra 11,58 persen, Partai Demokrat 10,03 persen, PKB 9,38 persen, PAN 7,52 persen, PKS 6,84 persen, NasDem 6,65 persen, PPP 6,63 persen, Hanura 5,55 persen, PBB 1,64 persen, dan PKPI 0,92 persen.

Sedangkan hasil hitung cepat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang telah mencapai 88,25 persen, menunjukkan hasil bahwa Partai NasDem meraih 6,29 persen, PKB 9,12 persen, PKS 6,56 persen, PDIP 19,74 persen, Partai Golkar 14,59 persen, Gerindra 11,78 persen, Partai Demokrat 9,72 persen, PAN 7,52 persen, PPP 7,05 persen, Hanura 5,28 persen, PBB 1,38 persen, dan PKPI 0,98 persen.

Hasil yang tak jauh berbeda ditunjukkan dalam hitung cepat dari Cyrus-CSIS yang dalam persentase sampel telah mencapai 90,60 persen, menunjukkan hasil bahwa Partai NasDem meraih 6,80 persen, PKB 9,30 persen, PKS 6,90 persen, PDIP 19,00 persen, Golkar 14,40 persen, Gerindra 11,90 persen, Partai Demokrat 9,60 persen, PAN 7,40 persen, PPP 6,70 persen, Hanura 5,40 persen, PBB 1,60 persen, dan PKPI 1,00 persen.

Data penghitungan quick count (terlepas bukan sebagai data resmi hasil pemilu legislatif) menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai yang memenuhi elektabilitas mayoritas. Terlebih lagi dari penghitungan tersebut ada dua partai yang tidak lolos parliamentary treshold (PT) yaitu PBB dan PKPI karena untuk masuk DPR partai politik harus mendapat suara minimal sebesar 3,5 persen. Sementara itu, partai dengan perolehan suara tertinggi, PDIP dengan 18,2 persen belum cukup memenuhi syarat presidential treshold sehingga diperlukan koalisi dengan partai lainnya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan bahwa ambang batas minimal syarat presidential treshold adalah 25 persen perolehan suara partai secara nasional. Artinya, dengan data hitung cepat sebagaimana dilansir banyak lembaga survey TIDAK ADA SATUPUN PARTAI yang memenuhi ambang batas perolehan suara hingga 25 persen.

Dengan demikian, satu partai politik harus bergabung dengan partai politik lain untuk memenuhi ambang batas 25 persen suara nasional itu. UU itu memang menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik yang meraih minimal 20 persen dari 560 kursi DPR RI atau partai politik yang meraih 25 persen suara sah secara nasional, yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimanakah peta koalisi pasca Pileg 2014?. Bagaimanakah sikap tiga partai yang hampir resmi dinyatakan sebagai partai dengan perolehan suarat terbanyak mengajak partai lain untuk berkoalisi? Ini menjadi banyak kajian para pemerhati. Ada yang menilai bahwa berdasarkan Quick Count, akan muncul tiga blok, yaitu Blok Merah (PDI-P), Blok Kuning (Golkar), dan Blok Orange (Gerindra).

Nico Haryanto (Ketua Populi Center), mengatakan bahwa ada beberapa skenario yang dapat diperhitungkan agar partai politik bisa memenuhi presidential threshold. Skenario pertama, Nico menganjurkan PDIP cukup berkoalisi dengan partai pendatang baru, seperti Nasdem atau bisa juga dengan PKB. Apalagi komunikasi PDIP dengan kedua partai tersebut sangat baik dan tak memiliki trauma historis. Skenario kedua adalah koalisi Golkar dengan PKS karena memiliki karakter yang sama dalam hal sikap politiknya yang mengikuti koalisi pemerintah, namun bertindak seperti oposisi. Sementara skenario ketiga adalah koalisi antara Gerindra, Hanura, PPP, Demokrat, dan PAN.

Proyeksi dari koalisi di atas boleh jadi masih sebagai wacana dan belum fix, selain itu Parta Demokrat juga belum menentukan arah akan berkoalisi dengan siapa. Apabila Demokrat akan berkoalisi dengan Gerindra, kuota suara belum cukup untuk maju ke Pilpres karena hanya 20%an. Mengacu pada pengalaman praktik politik di parlemen dan pemerintahan sejauh ini, PDIP selalu menempatkan posisi sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang (check and balance) bagi pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat.

Selama dua periode pemerintahan koalisi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 (sesuai jadwal pelantikan Presiden baru pada 20 Oktober 2014) menempatkan PDIP pada posisi berseberangan sehingga hasil Pemilu 2014 ini juga tidak akan menempatkan keduanya berada pada satu koalisi.

Ical (Abu Rizal Bakrie) memang sudah memberikan ucapan selamat kepada megawati atas perolehan suara terbanya. Namun, apakah ini sebuah sinyalemen akan terjadi koalisi antara Kuning dan Merah, belum bisa dijadikan jaminan. Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, PDIP dan Partai Golkar juga tak pernah berkoalisi, melainkan sama-sama bersaing dalam Pemilu Presiden. Tertutup kemungkinan PDIP dan Partai Golkar berkoalisi menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena kedua partai itu telah memiliki calon presiden masing-masing.

Yang memang paling intens sejak sebelum Pemilu Legislatif dilaksanakan adalah PPP. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama mengaku sangat intensif membangun komunikasi dengan Partai Gerindra untuk berkoalisi. Suryadharma mengatakan koalisi sangat membutuhkan kesepahaman antar partai, terutama terkait visi pembangunan Indonesia di masa mendatang, dan untuk saat ini PPP memiliki pandangan sama dengan yang diusulkan Partai Gerindra. Akan tetapi Surya Dharma Ali yang sudah memberikan komitmen ke Prabowo untuk koalisikan Gerindra dengan PPP sedang digoyang di internal PPP melalui mosi tidak percaya dari 26 DPW. Apabila dia jatuh, koalisi Gerindra dengan PPP akan gagal.

Apapun dan bagaimanapun nanti, bagi rakyat sebenarnya bukan pada koalisi partai yang kemudian mengusung orang-orang terbaik untuk dijadikan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi sejauh mana pemimpin negara mampu menciptakan rasa aman, rasa sejahtera dan rasa keadilan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki karakter bangsa mandiri. Bentuk koalisi belum terpola secara pasti dan hanya pada komunikasi dan tawar menawar politik antara partai mana dengan partai mana. Hanya ada kesepakatan bahwa untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 9 Juli mendatang, partai-partai politik harus berkoalisi.

Untuk rakyat, bersiaplah menanti Pemerintahan koalisi segera datang kembali.




07 April 2014

Kenapa GOLPUT Harus Dikhawatirkan

Menjelang pemilu mulai banyak yang menyebarkan ide untuk menjadi golput atau secara terbuka menyatakan diri akan golput. Golput atau golongan putih dikenal sebagai sebutan untuk warga negara yang sengaja menolak memilih dalam pemilu, sekalipun mempunyai hak pilih.

Akhir-akhir ini beredar broadcast puisi yang di share melalui berbagai media jejaring social. Entah siapa yang menulis puisi itu. Mungkin orang yang membroadcast pertama itulah yang menjadi penulis puisi yang memiliki sarat makna akan hakikat politik negeri secara umum dan kapabilitas calon anggota dewan secara khusus. Kata demi kata, bait demi bait dari puisi itu mengisyaratkan betapa kepercayaan orang yang mengaku merasa terpanggil membenahi negeri ini sudah tak sedikitpun nampak. Coba simak puisi ini :

KAMU ITU SIAPA ? (Puisi untuk para Caleg)


Kamu itu siapa? Sekonyong-konyong datang meminta kepercayaan kami dan merasa bisa mengubah nasib kami...

Kamu itu dari mana saja? Mendadak hadir dengan sekarung janji di tengah sulitnya hidup kami...

Kamu itu kenapa? Sampai merasa terpanggil untuk membawa amanat berat negeri ini...

Kamu itu ke mana saja? Saat kami kebanjiran, sakit dan kelaparan, anak2 kami diculik, kekerasan menimpa kami kaum hawa, rumah ibadah kami diporakporandakan oleh aksi premanisme yang sagat menakutkan kami, kala aset negeri ini dikuasai asing karena perilaku anak negeri yang berjuang untuk diri sendiri, kala sumber daya alam tidak dikelola sesuai amanat Konstitusi, kala tikus2 berkeliaran di semua institusi...

Kamu dulu di mana? Ketika lapak dan rumah kami digusur, dengan atas nama kekuasaan...

Kamu di mana kemarin? Saat kami harus menelan ketidakadilan dan dirampas hak kami sebagai warganegara...

Kamu itu punya apa sih? Hingga begitu yakin akan meraih hati kami, untuk memilihmu mengurusi kami...

Sebulan ini, ratusan fotomu dengan berjas, berkopiah, berhijab dan berdandan rapi tersebar mengotori jalan desa dan kota kami. Berlatar lambang dan slogan janji organisasi, kamu senyum dipaksakan, untuk memikat hati kami...

Kamu itu siapa sih? Hingga merasa pernah mengenal kami...

Kamu itu siapa sih? Hingga merasa yakin dapat suara kami...

Kamu itu siapa? Maaf, kami tidak mengenal kalian..

Jika dicermati lebih jauh, puisi ini mengisyaratkan sebuah upaya perlawanan dalam bentuk tidak akan menyalurkan aspirasinya pada Pemilihan Umum di 2014. Boleh jadi, penyebab utama dari munculnya apolitik dan apatasime ini dipicu dengan terlalu melambungnya janji para calon anggota wakil rakyat yang bersimpuh di pusat kekuasaan.

Lalu, apakah broadcast ini sebuah bentuk kampanye GOLPUT…?. Sepintas boleh jadi orang beranggapan seperti itu. Namun jika kita mau mencermati kenapa muncul fenomena seperti itu, pasti akan bermakna lain. Justru dibalik kejujuran perasaan kaum proletar tersebut, sebenarnya masih terselip keinginan dan harapan akan indahnya negeri ini yang dipimpin oleh penguasa yang bukan hanya mementingkan kekuasaan dan kerakusan memperkaya diri.

Kenapa para punggawa negeri ini menjadi seperti ketakutan menghadapi GOLPUTERS. Simak saja statement Ketua KPU, Hasan Kamil, yang menegaskan, pihaknya akan bersikap tegas bagi pihak manapun yang mengkampanyekan golput dalam pemilu 2014. Ketegasan tersebut, akan diwujudkan dengan menjerat pelaku kampanye golput dengan pidana, sebagaimana tertera dalam UU Pemilu. Wakapolri, Irjen Badrodin Haiti, juga mengatakan bahwa Siapa pun yang melakukan penghasutan untuk tidak memilih (Golput) dalam penyelengaraan pemilu 2014, dapat diancam hukuman pidana penjara, lantaran merupakan perbuatan tindak pidana pemilu.

Yang menjadi dasar dari alasan pemidanaan pelaku yang mengajak golput, masih didasarkan pada Undang-undang Pemilu pada pasal 292 dan 308 UU 8/2012 yang intinya menyebut tindakan sengaja menghilangkan hak memilih, penggunaan kekerasan, menghalangi serta kegiatan yang mengganggu penggunaan hak pilih orang lain masuk kategori pidana.

Apakah kampanye golput masuk pada kategori menghilangkan hak memilih. Ray Rangkuti menelaah pemahaman terhadap pasal tersebut bukan pada kategori ajakan golput. Menurutnya, “tak ada bunyi yang secara tegas menyatakan bahwa kampanye dan ajakan golput merupakan sebuah tindakan pidana”. Analisa Ray Rangkuti bahwa pasal tersebut tidak bisa diterapkan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kampanye golput adalah pertama, dua pasal itu jelas mensyaratkan adanya tindakan kekerasan, gangguan bagi pelaksanaan tahapan, serta upaya menghilangkan hak pilih orang lain dengan cara mengakibatkan gugurnya syarat pemilih. golput sendiri sejauh ini dinyatakan tidak haram dalam pemilu Indonesia. Maka tindakan yang tidak dilarang sejatinya tidak menimbulkan efek hukum pidana. Kedua, makna kampanye dan ajakan adalah upaya mempengaruhi orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara persuasi.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa hak politik warga negara tidak boleh diancam dengan hukuman pidana. “Tingkat partisipasi memilih cenderung menurun karena ketidakpercayaan masyarakat meluas,”. Pernyataan yang menurut saya cukup bisa dijadikan acuan bukan hanya bagi wakil rakyat, tapi bagi seluruh pemangku kekuasaan untuk mencoba introspeksi diri, apa yang seharusnya dilakukan ketika amanah sudah diberikan.

Selain itu, pengharaman GOLPUT berdasarkan fatwa MUI bukan pada tidak menyalurkan atau mengajak orang untuk golput. Tapi lebih kepada fenomena yang merebak di masyarakat, dimana GOLPUT menjadi Golongan Pencari Uang Tunai. "Ada golput lain, tentang risywah soal politik uang, dimana golput adalah golongan penerima uang tunai, maka itu haram," katanya Din Syamsudin. Menurut Din, MUI hanya memfatwakan wajib coblos dalam Pemilu, golput atau golongan putih tidak diberi fatwa, yang ada soal memilih Itu wajib.

Fakta kenaikan partisipasi golput dari pemilu ke pemilu meningkat. Menurut sumber yang didapatkan Penulis, ternyata angka Golput sejak Pemilu 1971 dilaksanakan hingga 2009 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Pemilu 1971 : 6.64 %, 1977 : 8.40 %, 1982 : 8.53 %, 1987 : 8.39%, 1992 : 9.09 %, 1997 : 9.42 %, 1999 : 10.21 %, 2004 : 23.34 %, 2009 : 39.1%.

Kenapa Harus Khawatir dengan GOLPUT

Ada tulisan ust. Ustad Hepi Andi yang bisa disimak dengan judul Mengapa Tidak Boleh Golput?. Beliau menuliskan beberapa alasan kenapa tidak boleh golput.

Sah tidaknya Pemilu tak ditentukan seberapa banyaknya jumlah golputer. Misalnya, jumlah anggota WNI yang berhak memilih 150 juta jiwa, tapi realitasnya yang memilih hanya 60 juta orang, sedangkan yang golput sebanyak 90 juta orang. Maka, PEMILU TETAP berlangsung dan SAH! Jadi, golput tidak punya kekuatan.
Terpilih tidaknya seorang CALEG menjadi anggota dewan tak terpengaruh dan TIDAK PULA ditentukan oleh suara golput, tetapi berdasarkan suara terbanyak dari pemilih sah. Misalnya, jumlah anggota DPR yang ditetapkan 500 orang. Jumlah anggota DPR itu akan tetap terpenuhi meskipun jumlah rakyat pemilih hanya 60 juta atau bahkan hanya 10 juta orang. Di sini golput juga tidak ada efeknya.
Jumlah orang yang golput itu SAMA SEKALI TIDAK DIPERHITUNGKAN keberadaannya dalam UU Pemilu. Dengan kata lain: jumlah suara golput sebanyak 10.000 orang itu misalnya, dianggap tidak ada, dan PASTI DIKALAHKAN dengan jumlah 500 orang yang memilih.
Suara golputer itu, realitasnya, tidak dapat menjadi solusi dan tidak punyai pengaruh apapun untuk kebaikan negeri ini. Hingga kini, golput tidak ada legalitasnya yang mampu menuntut sah atau tidaknya hasil pemilu. Golput juga tidak bisa menurunkan atau mengangkat seorang presiden atau kepala daerah terpilih.
Golput itu umumnya bukan dari pemikiran rasional tapi emosional. Biasanya mereka yang golput itu akibat rasa kecewaan, pesimis, putus asa dan apatis terhadap keadaan negeri ini. Bahkan, apatis (tidak peduli) bila negara dan bangsa ini dikuasai/dijarah oleh para penjahat.
Dengan sistem dan peraturan UU Pemilu yang ada, salah satu yang diinginkan oleh para koruptor itu adalah: semakin banyak anggota masyarakat yang memutuskan untuk golput, agar mereka lebih mudah menjadi anggota dewan dengan ‘money politic’.
Sikap golput ini akan makin berbahaya jika yang golput adalah orang-orang shalih dan baik. Sebab, ketidaksertaan mereka dalam Pemilu akan menambah sedikit dukungan untuk orang baik-baik di panggung kekuasaan. Jika orang-orang baik itu semakin sedikit, maka peluang para koruptor dan penjahat akan semakin mudah melenggang kepanggung kekuasaan. Misalnya, jika anggota dewan itu seharusnya 500 orang, maka kalau jumlah orang baik-baik hanya 100 orang, secara otomatis orang tidak baik itu menjadi 400 orang.
Jika alasan golput karena sistem yang ada sekarang tidak sesuai dengan ajaran Islam, justru peluang untuk mengubah undang-undang itu ada di parlemen dan panggung kekuasaan.

Bukan Sekedar Perbaikan Sistem

Golput sudah seharusnya tidak menjadi polemik dalam sistem pemilihan umum negara ini. Jika saja, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara komprehensif langsung fokus masalah penyebab golput. Faktor penyebab golput harus diidentifikasi, dan penyelesaiannya tidak dapat diterapkan secara universal hany dengan sosialisasi dan iklan politik saja. Terlepas siapa calon anggota legisatif mendatang dan calon presidennya, setiap orang yang terdaftar dalam DPT wajib untuk memilih.

Bahwa fenomena pergeseran makna golput dari makna abstain memberikan hak suara kepada makna Golongan Penerima Uang Tunai, tidak bisa juga divonis haram. Semua bermula pada kondisi yang menciptakan demikian. Sistem Pemilu boleh jadi sudah memasang rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh. Tapi tingkah laku dan polah para wakil rakyat hasil dari pemilu yang kemudian menjadi representasi suara rakyat di lembaga Legislatif jauh lebih banyak mencerminkan ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu yang cenderung korup.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, tapi bukan hanya sekedar pada sistem. Perbaikan paling utama adalah pada uji kelayakan dan kepatutan SDM anggota legislatif dari sisi akhlak.

Sumber :
Indonesia 2014, Detik News, Kompasiana

31 Maret 2014

Politik, Hukum dan Kekuasaan Perspektif Kenegarawanan Islam

Perhelatan akbar politik nasional beberapa saat lagi digelar (9/4). Para politisi senior dan junior sudah mulai kembali menarik simpati dengan berbagai cara. Bahkan juga muncul politisi-politisi baru baik dari kalangan selebritis, militer, pengusaha dan lai-lain. Semua saling berlomba untuk mencapai satu kata yang sama yaitu “kekuasaan”.
Tidak bisa dipungkiri, kekuasaan birokratis dilalui melalui proses mekanisme elektabilitas politik. Kekuasaan yang direngkuh akan mampu melahirkan hukum yang banyak diduga justru untuk melanggengkan kekuasaan. Kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.

Teks lengkap silahkan bacan DISINI

23 Februari 2014

Kamus PEMILU

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sumber: Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sumber: Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu).

Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu)

Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. (sumber: Undang-Undang No 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilu)

Peserta Pemilu

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. (sumber: Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

Partai Politik

Partai Politik, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU (sumber dari Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 jo Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota).

Suara Sah Partai Politik

Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR. (sumber: Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 jo Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)

Formula Pemilu

Formula pemilu atau formula penghitungan kursi adalah metode menghitung perolehan kursi partai politik atau calon menjadi kursi DPR atau DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota (sumber: www.rumahpemilu.org)

Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. (sumber: Buku ambang Batas Perwakilan Karangan August Mellaz dan Didik Supriyanto)

Daerah Pemilihan (DAPIL)

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (sumber: Peraturan KPU No. 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

Alokasi kursi

Alokasi kursi di daerah pemilihan adalah adalah jumlah kursi atau mandat yang disediakan untuk sebuah daerah pemilihan. (Sumber: Buku Akal-Akalan Daerah Pemilihan Karangan Pipit R. Kartawidjaja)

Alokasi Kursi untuk DPR RI paling sedikti 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Alokasi kursi untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota paling sedikit kursi dan paling banyak 12 kursi. (sumber: Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari Suara Sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. (sumber: Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 jo Peraturan KPU No. 29 Athun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (sumber: Peraturan KPU No. 8 Tahun 2014 jo Peraturan KPU No. 29 Athun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)

Sumber : Hitung Kursi Pemilu