Tata cara revisi anggaran tahun 2014 telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 07/PMK.02/2014
tanggal 13 Januari 2014. Dibandingkan dengan PMK sebelumnya, yaitu PMK
32/PMK.02/2013 tentang revisi anggaran tahun2013, kemudian direvisi
dengan PMK nomor 117/PMK.02/2013 dan dilanjutkan dengan revisi kedua
melalui PMK 166/PMK.02/2013 terdapat penyempurnaan/penambahan yang
harus dipahami oleh satuan kerja. Penyempurnaan tersebut Antara lain:
- Ruang lingkup pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi
Anggaran TA 2014 diperluas, tidak hanya mencakup revisi terkait Bagian
Anggaran K/L tetapi juga mencakup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(BUN). Sebagaimana kita ketahui alokasi angaran dalam APBN untuk BA BUN
hampir mencapai 60 persen dari total dana APBN 2014. Dengan pengaturan
revisi anggaran BA K/L dan BA BUN diharapkan pengaturan mengenai tata
cara revisi anggaran menjadi lebih komprehensif.
- Terdapat tambahan jenis-jenis revisi anggaran yang baru, baik untuk
revisi yang mengakibatkan perubahan pagu, revisi dalam hal pagu
anggaran tetap, maupun revisi karena kesalahan administratif. Tambahan
jenis revisi ini diperlukan untuk menyediakan payung hukum dalam hal
revisi anggaran tersebut dibutuhkan.
- Perubahan pengaturan terkait batas akhir pengajuan revisi anggaran,
baik untuk revisi yang bersifat reguler, revisi yang dikecualikan, dan
revisi yang dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2014. Perubahan
ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan K/L dalam melakukan revisi
di tahun 2014.
- Tambahan pengaturan terkait revisi-revisi yang bersifat khusus,
antara lain : revisi penggunaan dana Output Cadangan, revisi terkait
APBN-P TA 2014, revisi otomatis, revisi dalam rangka pengesahan,
pengesahan dalam rangka penyusunan LKPP 2013, dan revisi dalam rangka
penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2013. Tambahan beberapa pengaturan ini
dimaksudkan dapat melengkapi kebutuhan payung hukum dalam menyelesaikan
revisi anggaran yang memerlukan perlakukan secara khusus.
- Penyederhanaan persyaratan dan mekanisme revisi anggaran, baik
persyaratan revisi yang pengesahannya merupakan kewenangan DJA maupun
kewenangan Kanwil DJPBN. Hal ini merupakan upaya Kementerian Keuangan
dalam menyederhanakan proses revisi dan persyaratan yang harus
disampaikan sehingga diharapkan layanan kepada K/L dan Satker menjadi
lebih cepat dan optimal.
- Adanya penugasan baru kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP K/L) untuk melakukan reviu atas usul revisi anggaran yang
mengakibatkan perubahan pagu, dan verifikasi atas tunggakan per DIPA per
satker yang bernilai diatas Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 miliar.
Disamping itu penugasan kepada BPKP untuk memverifikasi tungggakan
dengan nilai di atas Rp 2 miliar, dan penugasan kepada BPKP untuk
mereviu dana optimalisasi yang berada di Kementerian/Lembaga.
Disamping itu dalam lampiran PMK tersebut, dilengkapi dengan beberapa
lampiran yang sudah disempurnakan dan distandarkan sehingga diharapkan
K/L dan Satker akan dapat mempersiapkan dokumen yang wajib disampaikan
dalam format yang standar. Download PMK Revisi Anggara
DISINI
Sumber :
Dirjen Anggaran